1. Perumahan dan Permukiman

    Rumah adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Definisi ini membawa banyak konsekuensi yakni bahwa selain kualitas rumah yang harus baik, diperlukan pula segala fasilitas yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu parameter rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m2. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

    Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan tidak layak huni, sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh. Berikut ini data rumah layak huni dan tidak layak huni yang ada di Kabupaten Pidie Tahun 2021



    Penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2021 telah tinggal di rumah milik sendiri, yakni sebesar 90,68 persen dan rumah sewa sebesar 9,31 persen. Dengan kondisi perumahan yang secara umum tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator kualitas tempat tinggal seperti persentase rumah tangga yang menempati fasilitas rumah dengan lantai terluas bukan tanah sebesar 96,31 persen. Sementara itu masih terdapat 3,05 persen rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 19 m2. Selanjutnya persentase rumah tangga yang telah beratap layak dan dinding tembok masing-masing sebesar 94,52 persen dan 53,58 persen.

    Sementara itu, luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati Pidie dengan total luasan sebesar 67,04 ha. Kemudian pada awal tahun 2022 luas kawasan kumuh naik menjadi 259,8 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Kabupaten Pidie dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2021 dilihat pada tabel berikut.





  2. Air Minum dan Sanitasi

    Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

    1. Fasilitas air bersih,
    2. Pembuangan air besar/tinja,
    3. Pembuangan air limbah (air bekas) dan
    4. Pembuangan sampah.

  3. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum dan sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).



    Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan angka yang beragam dan mengalami peningkatan. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

    Sampai saat ini Kabupaten Pidie belum memiliki sistem jaringan penyaluran air limbah perpipaan maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Prasarana yang digunakan dalam pengelolaan air limbah antara lain berupa jamban keluarga, MCK dan saluran terbuka. Pelayanan fasilitas MCK di tempat umum (pasar dan terminal) sudah ada.

    Rumah tangga di Kabupaten Pidie yang mempunyai tempat buang air besar sendiri tahun 2020 telah meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2019, kendati persentasenya masih rendah, yakni 56,20 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari Provinsi Aceh yang sudah mencapai 76,46 persen rumah tangga. Selanjutnya sebanyak 29,96 persen rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar. Sementara 4,01 persen rumah tangga lainnya menggunakan fasilitas umum dan selebihnya 9,71 persen rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama- sama dengan rumah tangga lainnya.