1. Jalan

    Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pidie dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pidie berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengembangan sistem jaringan jalan merupakan salah satu komponen pembentuk pola struktur tata ruang. Untuk itu pengembangan jaringan jalan harus dapat mendukung dan menunjang mekanisme pola pengembangan yang sesuai dengan strategi pengembangannya. Berdasarkan pengenalan terhadap sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Pidie, rencana pola pengembangannya tidak banyak berubah dari pola jaringan jalan yang telah ada. Hal ini didasarkan atas penilaian terhadap fungsi jaringan jalan tersebut diperkirakan sudah dapat memenuhi kelancaran hubungan antar pusat pengembangan.

    Untuk jangka panjang hubungan antar pusat pengembangan perlu dikembangkan jaringan jalan lokal, yaitu jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar daerah. Atas dasar tersebut rencana jaringan jalan di Kabupaten Pidie sebagai berikut:

    1. Jaringan Jalan Bebas Hambatan (highway) dengan panjang total ruas 158,56 Km;
    2. Jaringan Jalan Kolektor Primerstatus Jalan Strategis Nasional dengan panjang total ruas jalan 22,47 Km;
    3. Jaringan Jalan Arteri Primer status Jalan Nasional dalam wilayah Kabupaten Pidie dengan total ruas sepanjang 220,86 Km;
    4. Jaringan Jalan Strategis Provinsi dengan panjang total ruas jalan 124,67 Km;
    5. Jaringan Jalan Kolektor Primer status Jalan Provinsi, dengan panjang total ruas jalan 71,53 Km;
    6. Jaringan Jalan Lokal Primer status jalan kabupaten, dengan total panjang ruas jalan 941,97 Km;
    7. Jaringan Jalan Lingkungan status jalan Kabupaten sepanjang 22,15 Km.
    8. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi jalan di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut



    Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

    Jumlah penduduk Kabupaten Pidie yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun 2017 hingga 2021 di Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut.





  2. Pengairan

    Kabupaten Pidie memiliki sumber daya air yang cukup potensial, terutama sungai-sungai besar, waduk dan air terjun. Penggunaan sumber daya air ini, selain untuk sektor pertanian yaitu dibidang irigasi, juga dapat dikembangkan untuk air bersih dan pembangkit tenaga listrik. Potensi sumber daya air di Kabupaten Pidie bersumber dari sungai besar, yaitu Krueng Baro, Krueng Tiro, Krueng Geumpang, Krueng Tangse, Krueng Keumala dan lain-lain.

  3. Irigasi yang mengaliri wilayah Kabupaten Pidie terdiri dari 3 (tiga) kewenangan yaitu irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 2 D.I dengan luas 19,118Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 1 D.I dengan luas 1,100 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten Pidie sebanyak 121 DI dengan luas 12,232 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Pidie sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



    Pengembangan sistim jaringan irigasi di Kabupaten Pidie lebih dititikberatkan pada pengembangan sistim jaringan yang telah ada berdasarkan keadaan aliran air. Di samping itu dikembangkan juga sistim jaringan baru ke daerah-daerah yang belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi. Secara umum irigasi yang dapat mengairi areal persawahan yang ada di Kabupaten Pidie terdiri atas irigasi teknis seluas 22.514 Ha, irigasi semi teknis seluas 6.408 Ha dan irigasi sederhana seluas 10.071 Ha.



  4. Penataan Ruang

    Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) adalah Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pidie yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034. Semua pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Pidie dilakukan secara optimal, keseimbangan, keserasian, kelestarian dan keterbukaan.

    Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Kabupaten Pidie sampai dengan tahun 2020 masih sangat minim dan hanya sebesar 24.99 Ha.