Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian di dasar pada Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie. Tugas yang dilaksanakan membantu Bupati di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Tujuan yang diharapkan adalah

  1. Terwujudnya Pidie Smart City
  2. Terwujudnya Pidie Open Data
  3. Terwujudnya Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) yang menggunakan persandian secara optimal
  4. Terwujudnya Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dan Persandian

Dengan sasaran yang akan dicapai

  1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e government di Kabupaten Pidie
  2. Meningkatnya jumlah data sektoral yang handal serta dapat dipertanggungjawabkan/ kredibel sebagai data dasar perencanaan pembangunan
  3. Meningkatnya penggunaan sistem informasi persandian pada perangkat daerah
  4. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dan Persandian

Target yang diinginkan sebagai berikut

  1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  2. Jumlah Satu Data Pidie
  3. Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali
  4. Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka
  5. Jumlah masyarakat menggunakan layanan informasi publik daerah

Bebarapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan seperti :

  1. Program Informasi & Komunikasi Publik dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
    2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Darah
    4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    5. Pelayanan Informasi Publik
    6. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
    7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
  2. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten / Kota
    2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  3. Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Penataanlaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
    3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
    4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    5. Pengembangan & Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
  4. Program Penyelenggaraan Statistik dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota. Rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan, Analisis dan Dimensi Data Statistik
    2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
    3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
    4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
    5. Pengembangan Infrastruktur
    6. Penyelenggaraan Otoritas Statistik Sektoral di Daerah
  5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  6. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, rincian aktifitas yang dilaksanakan meliputi :
    1. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota