Berita

Pemkab Pidie Realokasi Rp 32 Miliar Dalam APBK untuk Tangani Covid-19

WhatsApp Image 2020-04-03 at 03.55.47

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam pos belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 32 miliar. Wakil Bupati Pidie Fadhullah TM Daud mengatakan sumber dana yang direalokasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik Kesehatan, dan DAK Non Fisik Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). “Kita lakukan refocussing dan realokasi anggaran sesuai dengan format yang diberikan. Penggunaan anggaran tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden, Permendagri, dan PMK,” kata Fadhullah TM Daud pada sinarpidie.co, Jumat, 10 April 2020.
Kata dia lagi, realokasi anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan Covid-19, seperti penanganan pada bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. “Alat pelindung diri atau APD dan fasilitas kesehatan prioritas. Program jaring pengaman sosial yang dicover APBK tidak dalam bentuk pembagian sembako, tapi dalam bentuk intervensi secara komunal, seperti pasar murah dan subsidi kepada kelompok masyarakat terdampak,” katanya.
Disebutkannya, dengan keterbatasan ruang fiskal Pidie, pihaknya berharap adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Aceh untuk penanganan Covid-19. “Seperti bantuan sembako yang disalurkan pada keluarga rentan di luar keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Kita bersyukur ada tambahan dari Pemerintah Aceh untuk bantuan sembako yang direncanakan disalurkan selama tiga bulan itu,” sebutnya.
Pemkab Pidie, sebut Fadhullah, tidak menyiapkan tempat karantina bagi pendatang dari luar daerah dan dari luar negeri. “Setelah kita kaji dan pertimbangkan, isolasi komunal juga akan menimbulkan masalah lain. Semisal, kita tempatkan beberapa orang di tempat isolasi komunal, tapi satu di antara mereka ternyata ada yang positif maka semuanya akan positif. Kita ambil satu ruang untuk satu orang selama karantina juga terkendala tempat. Kita tak punya tempat,” kata dia.
Kendati demikian, Pemkab Pidie meminta pemerintah gampong untuk menyediakan satu rumah di setiap 730 gampong di Pidie sebagai tempat karantina. “Di samping melakukan isolasi atau karantina mandiri sebagaimana diatur dalam Panduan Kemenkes,” sebutnya.
BTT dalam APBK Pidie 2020 sebelumnya Rp 5,2 miliar. Dengan adanya realokasi Rp 32 miliar ini maka total BTT Pidie menjadi Rp 37, 2 miliar.
Cadangan beras 100 ton
Sedikitnya, terdapat 100 ton beras cadangan Pemkab Pidie atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada gudang Kantor Perum Bulog Cabang Sigli. “Di tahun 2020 ini belum ada permintaan penyaluran CBP dari Pemkab Pidie,” kata Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Sigli Muammar pada sinarpidie.co, Jumat, 10 April 2020
Kata Muamar, ketentuan administrasi penyaluran CBP, antara lain penetapan status tanggap darurat oleh kepala daerah dan permintaan penyaluran dari kepala daerah.
“Lalu, dinas sosial melampirkan data jumlah korban. Bupati selanjutnya menugaskan kepala dinas sosial untuk mengambil CBP. Terakhir, bupati membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak,” kata dia.
Nilai dan skema bansos pemerintah pusat
Pemerintah pusat telah menambah alokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako (sebelumnya Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT). Penambahan alokasi KPM tersebut juga diikuti peningkatan nilai bansos dan perubahan skema penyaluran.
KPM PKH dimaksimalkan menjadi 10 juta KPM dari 9,2 juta KPM. Penyaluran PKH yang sebelumnya tiga bulan menjadi per bulan mulai April 2020 ini. Komponen ibu hamil dalam PKH dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak dini usia menjadi Rp 3 juta pertahun, dan komponen penyandang disabilitas menjadi Rp 2,4 juta.
Jumlah KPM Program bantuan sembako atau BPNT juga meningkat menjadi 20 juta KPM dari sebelumnya 15,2 juta KPM. Nilai bantuan sembako juga ikut naik dari Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan.
37,721 keluarga dalam DTKS
Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim mengatakan pihaknya belum menerima data penambahan kuota KPM PKH dan program bantuan sembako atau BPNT Pidie. “Belum final berapa,” katanya, Jumat, 10 April 2020.
jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT per Januari 2020: 78.863 rumah tangga. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.
Bantuan sembako yang disalurkan Pemerintah Aceh pada keluarga rentan di Pidie 8.069 keluarga. Oleh sebab itu, kata Drs Muslim, pihaknya mengajukan 24 ribu keluarga untuk mendapat bantuan sembako dari Pemkab Pidie. “Data kita berikan 24 ribu keluarga di luar penerima PKH dan BPNT. Dalam 24 ribu tersebut tidak termasuk keluarga terdampak tanggap darurat Covid-19 yang ikut kehilangan mata pencarian seperti buruh harian dan pekerja informal.” []
Reporter: Diky Zulkarnen, Firdaus
sumber sinarpidie.co

BERITA TERKAIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hosted by e-Padi.com
Back to top button
Close