Ini 7 Rekomendasi Rakor Pemerintahan Mukim Kabupaten Pidie

Kamis, 24 Oktober 2019 / 24 Safar 1441 Belum ada komentar

SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan rapat koordinasi (rakor) Pemerintahan Mukim se-Kabupaten Pidie Tahun 2016 di Oproom Setdakab Pidie, Kota Sigli, Kamis (4/82016).

goaceh_2rkfn_9741

Rakor yang difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pidie dihadiri para imum mukim se-Kabupaten Pidie, Staf Ahli Bupati, Kepala BPM, Kepala Kesbangpol, Kepala Distannak, Disdukcapil, JKMA Aceh, JKMA Pidie, wartawan, dan Kasubbag Pemerintahan Mukim.

Rakor dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Pemerintahan Mukim Kita Tingkatkan Peran Imum Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan, Pembanguan, Adat Istiadat dan Syariat Islam”. Bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan mukim di Aceh dan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi program sekaligus solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim di Kabupaten Pidie.

Rapat koordinasi tersebut dikuti hampir seluruh imum mukim dari total 97 mukim se-Kabupaten Pidie dan dirangkai dengan kegiatan penyerahan tiga SK Bupati tentang Penetapan Batas Mukim Paloh, Kunyet dan Beungga, diskusi bersama narasumber, dan perumusan rekomendasi rakor.

Adapun tujuh poin rekomendasi rakor Pemerintahan Mukim se-Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

  1. Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Pidie untuk melakukan penguatan kelembagaan mukim terkait dengan peningkatan kapasitas, anggaran, operasional dan infrastruktur pemerintahan mukim.
  2. Adanya kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pola koordinasi dan relasi antara gampong dengan mukim berkaitan dengan pengawasan dan pengeloaan dana desa, penegasan batas mukim dan administrasi jual beli.
  3. Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan untuk segera mengesahkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tata Batas Wilayah Mukim dan Inventarisasi Harta Kekayaan Mukim.
  4. Pemerintah Aceh melalui BPM Aceh untuk dapat menganggarkan pembangunan sarana-prasana mukim di Aceh (kantor mukim, komputer, kendaraan roda dua dan mobiler sesuai kondisi kab/kota).
  5. Melibatkan pemerintahan mukim dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah mukim masing-masing.
  6. Perlu dilakukan penilaian dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk membuat daerah pilot project penyelenggaraan pemerintahan mukimdan memberikan penghargaan atas keberhasilan.
  7. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie perlu memberikan penghargaan kepada imum mukim yang habis masa jabatan/meninggal dalam tugas.

– See more at: http://www.goaceh.co/berita/baca/2016/08/05/ini-7-rekomendasi-rakor-pemerintahan-mukim-kabupaten-pidie#sthash.8MdxoXRz.dpuf

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
Copyright © 2019 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN