SKPK

1.

Asisten Pemerintahan

2.

Asisten Kesejahteraan

3.

Asisten Administrasi Umum

4.

Sekretariat DPRK

5.

Inspektorat Kabupaten

6.

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

7.

Dinas Kesehatan

8.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

9.

Dinas Pendidikan

10.

Dinas Pertanian dan Peternakan

11.

Dinas Kelautan dan Perikanan

12.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

13.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

14.

Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil

15.

Dinas Syariat Islam

16.

Dinas Sumber Daya Air

17.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

18.

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

19.

Dinas Pengelolaan Keu. dan Kekayaan Daerah

20.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

21.

Badan Pelaks. Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

22.

Badan Keluarga Sejahtera dan PP

23.

Badan Kepegawaian Daerah

24.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

25.

Badan Kesbang dan Polinmas

26.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

27.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

28.

Kantor Satpol PP dan WH

29.

Kantor Perpustakaan dan Arsip

30.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

31.

Kantor Kebersihan dan Pertamanan

32.

Kantor Pendidikan dan Pelatihan

33.

Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah

34.

RSUD Sigli

35.

RSIA Beureuneuen

36.

Bagian Tata Pemerintahan

37.

Bagian Hukum

38.

Bagian Humas dan Protokol

39.

Bagian Adm. Pembangunan

40.

Bagian Perekonomian

41.

Bagian Kesejahteraan dan Sosial

42.

Bagian Umum

43.

Bagian Organisasi

44.

Bagian Sandi Telekomunikasi dan PDE

45.

PDAM Mon Krueng Tirta

46.

Akper Pemda

47.

Sekretaris MPU

48.

Sekretariat KIP

49.

Sekretariat MAA

50.

Sekretariat MPD

51.

Sekretariat BMK

52.

Sekretariat KORPRI

53.

Sekretariat PANWASLU

54.

Kecamatan Kota Sigli

55.

Kecamatan Pidie

56.

Kecamatan Batee

57.

Kecamatan Muara Tiga

58.

Kecamatan Padang Tiji

59.

Kecamatan Simpang Tiga

60.

Kecamatan Kembang Tanjong

61.

Kecamatan Indra Jaya

62.

Kecamatan Peukan Baro

63.

Kecamatan Delima

64.

Kecamatan Grong-grong

65.

Kecamatan Sakti

66.

Kecamatan Titeu

67.

Kecamatan Keumala

68.

Keucamatan Tangse

69.

Kecamatan Geumpang

70.

Kecamatan Mane

71.

Kecamatan Tiro/Truseb

72.

Kecamatan Mila

73.

Kecamatan Mutiara

74.

Kecamatan Mutiara Timur

75.

Kecamatan Glumpang Tiga

76.

Kecamatan Glumpang Baro

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun. (lebih…)

Visi
“Instansi yang berwibawa dan profesional dalam kajian kebijakan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan qanun dan Syariat Islam demi mewujudkan masyarakat kabupaten pidie yang damai, islami dan taat hukum.”

 

Misi
Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun dan peraturan bupati kepala daerah kabupaten pidie secara berkesinambungan dengan perencanaan program, pelaksanaan, kordinasi, dan pengawasan sesuai dengan peran dan tanggung jawab aparatur dalam bingkai perdamaian sesuai dengan semangat uu pemerintahan aceh no. 11 tahun 2006.

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun. (lebih…)
Tags: []

Visi
“Terwujudnya Pendidikan Dayah Yang Merata, Bermutu, Berdaya saing, dan Bermartabat berlandaskan Ajaran Islam yang Benar.”

 

Misi

  1. Pembinaan dan perluasan akses pendidikan dayah yang berkelanjutan, menyeluruh dan merata.
  2. Penyelenggaraan pendidikan dayah yang aktif, inovatif, kreatif, efekif, dan membahagiakan untuk mempersiapkan santri yang mandiri dan bermutu.
  3. Penyelenggaraan pendidikan dayah yang berbasis ketrampilan (life skill) untuk menghadapi persaingan bebas era globalisasi
  4. Penataan manajemen dayah yang sistematis, transparan, dan akuntabel untuk menumbuhkan pencitraan publik.
Tags: []

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun. (lebih…)
Tags: []

Visi
“TERWUJUDNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP YANG PRIMA SEBAGAI PUSAT INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PEMBELAJARAN BAGI MASYARKAT PIDIE.”

 

Misi

  1. Mensosialisasikan keberadaan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling bagi masyarakat Pidie
  2. Berupaya menumbuhkan minat baca dalam masyarakat sedini mungkin.
  3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa kecuali untuk membuat setiap individu gemar membaca.
  4. Mengadakan sarana dan prasarana perpustakaan yang lengkap, menyediakan koleksi bacaan yang berrorientasi pada masyarakat.
  5. Menampung, menyimpan dan merawat naskah/arsip statis yang diserahkan oleh lembaga, dinas, badan, dan kantor pemerintah lainnya.
  6. Mengaamankan dan menampung arsip-arsip dari badan-badan swasta dan perrorangan yang mempunyai nilai dan arti penting sebagai bahan bukti sejarah dan bahan pertanggung jawaban daerah.
  7. Memaksimalkan pelaksanaan operasional perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat dikecamatan yang jauh dari perpustakaan umum.
Tags: []

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun. (lebih…)
Tags: []

Visi
“MEWUJUDKAN KABUPATEN PIDIE KHUSUSNYA KOTA SIGLI SEBAGAI KAWASAN BEBAS SAMPAH, TERCIPTANYA LINGKUNGAN PERKOTAAN YANG ASRI DAN TERPENUHINYA FASILITAS PENERANGAN JALAN”

 

Misi

  1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengelola Kebersihan dan Pertamanan;
  2. Meningkatkankan Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan ;.
  3. Meningkatkan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengutipan retribusi sampah dan jasa penyedotan tinja;.
  4. Memperluas objek retribusi sampah melaluli pembentukan lokasi pilot project; .
  5. Merumuskan kebijakan tehnis dalam rangka perbaikan regulasi / peraturan yang diperlukan;
  6. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dengan Instansi terkait.
  7. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja kebersihan
  8. Menjalin / Menjajaki kerja sama dengan lembaga non pemerintahan (NGO) lokal dan Internasional.
Tags: []

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun. (lebih…)
Tags: []

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
Copyright © 2019 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN