Profil

Sejarah Bupati Pidie Mulai Tahun 1945 – 2017

web ok

KET :

No

NAMA

BUPATI

NAMA

WAKIL BUPATI

MASA

JABATAN

1

T. CHIK MAD SAYED

1945 – 1946

2

Tgk. ABDUL WAHAB SEULIMUM

1946 – 1949

3

Tgk. SULAIMAN DAUD

1949 – 1952

4

T. A. HASAN

1952 – 1953

5

M. SALEM HASYEM

1953 – 1954

6

MOHD.ALI,T. PANGLIMA POLEM

1954 – 1955

7

YUHANA DATUK NAN LABIH

1955 – 1956

8

Tgk. USMAN AZIZ

1956 – 1960

9

Tgk. IBRAHIM ABDUH

1960 – 1965

10

Letkol. ABDULLAH BENSEH

1965 – 1967

11

M. HUSEN

1967 – 1968

12

Letkol. ABDULLAH BENSEH

1968 – 1970

13

HASBI USMAN

1970 – 1970

14

MAHYUDDIN HASYEM

1970 – 1974

15

T. SULAIMAN EFENDI

1974 – 1975

16

Letkol. SAYED ZAKARIA

1975 – 1980

17

Drs. NURDIN ABDUL RACHMAN

1980 – 1985

18

Drs. NURNIN ABDUL RACHMAN

1985 – 1990

19

Drs. H. M. DIAH IBRAHIM

1990 -1995

20

Drs. H. M. DJAKFAR ISMAIL

1995 – 2000

21

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Drs. H. JALALUDDIN HARUN

2000 – 2007

22

Drs. H. SAIFUDDIN, AR, SMPh, M.Kes ( Plh. BUPATI PIDIE )

2007 – 2007

23

H. MIRZA ISMAIL, S.Sos

NAZIR ADAM. SE, MM

2007 – 2012

24

Drs. H. T. ANWAR, ZA, MSi ( Pj. BUPATI PIDIE )

2012 – 2012

25

Tgk. SARJANI ABDULLAH

M. IRIAWAN, SE

2012 – 2017

Publisher by Helmiza. YZ.SP.MM Santel & PDE

Tupoksi Staf Ahli Bupati

Tugas Pokok  dan Fungsi

Staf Ahli Bupati

PP. No. 41 Th. 2007
Qanun No. 3 Th. 2012
Perbup No. 5. Th. 2013

TUPOKSI STAF AHLI BUPATI

(PP. No. 41, Tahun 2007)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok staf ahli mempunyai fungsi sebagai berikut :

 

  1. Perumusan rencana kerja sebagai Pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati
  2. Pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan kepada Bupati dan wakil Bupati
  3. Perumusan telaahan masalah Pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya
  4. Pelaksanaan pemberi saran, pertimbangan dan masukan berupa telahaan staf masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

 

RINCIAN TUGAS

  1. Merumuskan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis
  3. Mengumpulkan bahan yang berasal dari imformasi lainnya
  4. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya
  5. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap data dan imformasi yang ada
  6. Merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya
  7. Menyampaikan telaahan staf kepada bupati dan wakil bupati
  8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati

 

  • Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2008 Tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tidak mengatur secara tegas tentang jabatan staf ahli;
  • Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Staf Ahli Pelaksana tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
  • Secara Administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, maka Staf Ahli dapat ditempatkan di lingkungan Sekretaris Daerahn debgan Peraturan Bupati;
  • Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana  telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
  • Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ tanggal 23 November 2011 tentang Pemberdayaan Staf Ahli Daerah

 

WAKIL BUPATI PIDIE 2012 – 2017

M. IRIAWAN, S.E

Wakil Bupati Pidie

 

 

Bapak, M.IRIAWAN, SE, Bapak Koperasi yang pernah menjadi Kepala Badan Perencana Daerah (BAPPDEA) Kabupaten Pidie dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie pada tahun 2009 s.d. 2012, Kini telah terpilih secara Demokrasi lansung untuk mendampingi Tgk. SARJANI ABDULLAH (BUPATI PIDIE) sebagai WAKIL BUPATI PIDIE priode 2012 – 2017 berikut terlampir Biodata sbb :

klik Biodata Wakil Bupati Pidie

 

BUPATI PIDIE 2012 – 2017

Tgk. SARJANI ABDULLAH

Bupati Pidie

 

Mantan Panglima Wilayah Pidie ini adalah sosok pemimpin Pidie yang terpilih lewat proses Pemilu yang adil dan bijaksana pada tanggal 9 April 2012 serta dilantik pada tanggal 12 Juli 2012 di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sigli oleh Gubernur Aceh, Bapak dr. ZAINI ABDULLAH.

Lebih lengkapnya dapat diklik di Biodata Bupati Pidie.


Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN