Dasar Hukum

  • Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2008 Tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tidak mengatur secara tegas tentang jabatan staf ahli;
  • Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Staf Ahli Pelaksana tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
  • Secara Administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, maka Staf Ahli dapat ditempatkan di lingkungan Sekretaris Daerahn debgan Peraturan Bupati;
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
  • Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/4675/SJ tanggal 23 November 2011 tentang Pemberdayaan Staf Ahli Daerah

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
Copyright © 2014 BAG.SANTEL&PDE SETDAKAB . All rights reserved.
TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE YANG ISLAMI, SEHAT, CERDAS, MAKMUR, DAMAI DAN BERMARTABAT