Perbup Pidie Diboyong ke Polandia

Rabu, 12 Desember 2018 / 3 Rabiul Akhir 1440 Belum ada komentar

46511223_1854420257999717_8285988217547653120_n

PIDIEKAB.GO.ID | SIGLI – Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 12 Tahun 2018 tentang penggunaan dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan akan dipresentasikan dalam konferensi perubahan iklim ke-24 di Katowice, Polandia pada Desember 2018 mendatang.

Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik Ditjen Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, DR Lawin Bastian, Kamis (22/1) mengatakan Pidie sangat peduli dengan lingkungan dan hutan. Sehingga, katanya, Perbup Pidie No 12/2018 dibawa ke Polandia, sebagai bentuk dukungan kuat dari pemerintah.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Pidie, karena di Indonesia, baru Pidie yang mengeluarkan Perbup dana desa untuk pengawasan lingkungan dan hutan,” ujarnya.

Dikatakan, hutan merupakan sumber air bagi semua makhluk hidup, yang memberikan kontribusi bagi seluruh dunia, sehingga ketika ada pemerintah yang peduli lingkungan dan hutan, maka harus diberikan dukungan, seperti mengundang ke Polandia, menghadiri konferensi perubahan iklim.

Dia menjelaskan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan Tangse, maka masyarakat harus menjaga hutan. “Memang banjir sulit diantisipasi, tapi saat kita menjaga hutan, maka banjir akan mampu kita kurangi,” ujarnya.

Sedangkan Koordinator Program Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) Bastian Van Helvoort menyatakan memberikan apresiasi kepada Pemkab Pidie yang memanfaatkan dana desa untuk pengawasan lingkungan dan hutan.

Dia mengaku setuju jika Perbup itu dipresentasikan di Polandia saat memperingati hari iklim se-dunia.

Menurutnya, sumber daya alam di Pidie sangat unik, sehingga harus mampu dikelola sendiri yang nantinya akan menambah pendapatan keluarga.

Dana Desa, kata Bastian, bentuknya subsidi dalam mengelola sumber alam yang ada di sekitar masyarakat.

“Saya mencontohkan di Balikpapan, di mana Pertamina dipaksakan untuk membayar air kepada warga yang telah digunakan BUMN tersebut,” ujarnya.

Advisor Proyek SICCR-TAC Aceh, Riko Wahyudi, kepada wartawan, Kamis (22/11) menyebutkan, Pemkab Pidie komit melindungi pelestarian hutan dan lingkungan.

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya Perbup Nomor 12 Tahun 2018 tentang penganggaran dana desa untuk mengawasi lingkungan dan hutan.

“Proses penyusunan Perbup itu dari awal hingga pengesahan didanai Uni Eropa,” ujarnya.

Bupati Pidie, Roni Ahmad atau Abusyik, Kamis (22/11) menegaskan hutan yang menjadi penyangga air tidak boleh diganggu oleh masyarakat.

Dia mengakui selama ini warga sering mengganggu hutan dengan cara melakukan penebangan liar.

“Jika sebelumnya masyarakat sudah telanjur menebang kayu di dalam hutan, tapi untuk ke depan, saya harapkan jangan lagi dilakukan. Kalau dahulu kita temukan orang tebang kayu di hutan, kita ikat, tapi sekarang petugas keamanan yang memproses hukum terhadap warga yang memotong kayu di hutanlindung,” jelasnya.

Abusyik menyatakan jika hutan tandus, maka air hujan yang turun dari langit tidak mampu diserap akar kayu sebagai penyimpan air, sehingga hutan harus dijaga, agar tidak terjadi banjir lagi.

Dia berharap masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan harus dibimbing, agar memahami pentingnya hutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. “Warga yang mengganggu hutan, saya nilai mereka tidak bermoral,” ujarnya.

sumber http://aceh.tribunnews.com
Editor: bakri

 

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2018 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN