Pemkab Pidie Serahkan Pagu Indikatif Dana Gampong Tahun 2017

Jumat, 21 Juli 2017 / 26 Syawal 1438 Belum ada komentar

PEMERINTAH Kabupaten Pidie menyerahkan pagu indikatif dana gampong kepada 730 gampong yang ada di 23 kecamatan di Pidie. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pidie H Amiruddin M Si di GOR alun alun Kota Sigli. Senin 13 Februari 2017.IMG-20170213-WA0001-660x330

H Amiruddin mengatakan, dengan terbitnya UU (undang undang) desa, terkait peraturan-peraturan pelaksanaannya menjadi sebuah harapan bagi gampong untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan untuk mewujudkan gampong yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

“Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan UU Desa di kabupaten Pidie, maka dari itu pemerintah kabupaten memberikan perhatian penuh serta dukungan kepada Pemerintah Gampong dalam membangun dan mewujudkan masyarakat gampong yang islami dan sejahtera,” ujarnya.

Sebelumnya tiga gampong di Kabupaten Pidie belum memperoleh dana gampong karena belum menjadi gampong definitif, dan tahun 2017 ini kata Sekda, Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Pasi Beuranseh Kecamatan Batee dan Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga telah menjadi gampong definitif sehingga seluruh gampong di Pidie menjadi definitif dan berhak mandapatkan dana desa.

“Dana Gampong tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong,” kata Sekda.

Ia menyebutkan, total dana gampong untuk Pidie tahun ini adalah Rp 627.527.533.104. Gampong Mane di Kecamatan Mane mendapat alokasi tertinggi yaitu Rp 1.379.908.296, dan gampong alokasi terendah yaitu Gampong Raya Krueng Seumideun, Kecamatan Peukan Baro, senilai Rp 838.401.811. Sedangkan untuk gampong lainnya, rata-rata mendapatkan Rp 853 juta.

Setelah penyerahan pagu dana gampong, masyarakat diharapkan dapat segera menyusun APBG dengan berpedoman pada RKPG dan RPJMG. Dalam penyusunan APBG tahun ini, pemerintahan gampong diharapkan menggunakan Aplikasi Siskeudes, sesuai hasil MoU Menteri Dalam Negeri RI dengan Kepala BPKP RI dan himbauan KPK agar seluruh desa di Indonesia dapat memahami dan menerapkan Aplikasi Siskeudes dalam penyusunan APBG.

Sekda menjelaskan, dana desa tersebut bukan hanya dana alokasi pusat, dana ini merupakan dana dari lima sumber, yaitu Dana Desa (DD) yang dialokasi pusat dalam bentuk dana transfer ke kas daerah, Alokasi Dana Desa ADD, Pajak Daerah, bagi hasil retribusi yang diterima oleh kabupaten, dan Pendapatan Asli Gampong PAG yang bersumber langsung dari Gampong.

“Seluruh kepala dinas, badan dan kantor wajib melakukan pendampingan terhadap masyarakat gampong, secara teknis sesuai dengan tupoksi masing masing, para camat juga diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan serta bekerja sama dengan pendamping
sesuai dengan aturan yang berlaku,” Kata Amiruddin.[]((HP)

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB . Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE YANG ISLAMI, SEHAT, CERDAS, MAKMUR, DAMAI DAN BERMARTABAT