Penempatan Pejabat Sesuai Keahlian Bukan Titipan

Minggu, 28 Mei 2017 / 2 Ramadhan 1438 Belum ada komentar

Sigli-andalas Plt Bupati Pidie, DR Haji Munawar A.Djalil.MA menegaskan, belum ada jadwal pergantian sejumlah pejabat di daerahnya. Kendati pegantian pejabat  memang harus dilaksanakansesuai tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. Kini, tuntutan tersebut sudah di qanun-kan. Pejabat yang bakal mengisi jabatan baru sesuai dengan keahliannya atau bukan titipan.plt-jpg-111

Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Munawar ketika menjawab andalas via telpon selular (HP), Rabu (4/1) kemarin. “Belum ada jadwal mutasi, nanti jika sudah ada penggodokannya yang kita percayakan pada tim Badan Penilaian Pangkat/Prestasi Jabatan baru akan  saya sampaikan. Meskipun kita dituntut untuk memenuhi PP Nomor 18, tapi kan pejabat yang bakal menepati tempat baru harus lewat seleksi dulu,” sebutnya.

Disebutkannya, ada beberapa kantor yang dibekukan dan juga penambahannya, maka tentu pula banyak pejabat yang lengser. Karenanya, lanjut Munawar perlu pemikiran terhadap mereka-mereka yang kehilangan jabatannya, juga persoalan tersebut tidak lepas dari penetapan anggaran pembangunan ke depan. “Tunggu saja, jadwal pemutasian yang mungkin akan terlaksana dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Sejauh itu, Munawar menyebutkan, tetap menerima masukan yang baik dalam persoalan pemutasian pejabat sesuai dengan kebutuhan dari Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah. Karena itu, tegasnya tidak ada tawar menawar dalam penenpatan pejabat terkecuali mereka-mereka punya karier dan kemampuan sesuai fungsi dari jabatan yang dipegangnya, atau tidak ada titipan dalam hal ini.

Ia juga menyebutkan, persoalan mutasi sebagaimana tuntutan PP Nomor 18 Tahun 2016, sudah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Pasalnya, peraturan itu akan diterbitan sesuai Qanun Daerah. Jelasnya, pihaknya sedangkan menggodok peraturan (Qanun). Kini, masalahnya tinggal menunggu penetapan mutasi (rolling) para pejabat di daerahnya.

Gelisah dan Resah
Sementara itu, sejumlah pejabat di Kabupaten Pidie semakin resah menyangkut isu akan segera diperbelakukan PP Nomor 18 Tahun 2016 itu. Kini sudah digodok dalam qanun daerah. Kecemasan kalangan pejabat tersebut, tidak terlepas adanya beberapa dinas yang dileburkan (disatukan). Kondisi ini, setidaknya membuat jabatannya akan lengser, termasuk terjadinya pengurangan beberapa kepala bidang (Kabid) serta juga sekretaris kantor, badan serta dinas.

Menanggapi persoalan ini, Munawar mengatakan, pejabat tidak perlu cemas dengan peraturan tersebut. Karena, semua itu tidak lepas dari tuntutan daerah. “Bagi mereka sebagai kepala dinas yang kantornya dileburkan tentu sudah ada dalam rumusan Baperjakat, apalagi pejabat tersebut pangkat (eselonnya) sudah memenuhinya menjadi pejabat teras, maka tidak perlu diragukan,” tambahnya.

Dari sejumlah kantor dan dinas yang disebutkan bakal dilebur dan disatukan dengan kantor lainnya, tercatat Dinas Perkebunan/Kehutanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain kantor, badan dan dinas yang dileburkan juga ada kantor yang ditingkatkan dalam penilaian tipe A, serta menjadi dinas. Dari PP Nomor 18 itu, tercatat ada keistimewaan terhadap kedaerahan, yakni terhadap Badan Dayah, kini menjadi Dinas Pendidikan Dayah. Selain Dinas Pendidikan Dayah, tercatat juga penambahan beberapa dinas lainnya, diantaranya

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Sandi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (Desa), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Sementara itu, Kabag Hukum Stda Pidie, Ramli Usman SH, MH ketika menjawab andalas menyangkut diqanunkan PP Nomor 18 Tahun 2016 itu mengatakan, sudah disepakati dengan DPRK Pidie. Sehingga, nantinya akan melahirkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhannya.

“Kami terus memacu menyelesaikan sejumlah qanun (peraturan daerah). Mungkin menyangkut mutasi sesuai kebutuhan (SOTK) yang  diminta untuk pengesahan anggaran Tahun 2017 sudah lama rampung, tapi karena ada perubahan maka sangat dimungkinkan sedikit molor pegantian pejabatnya,” sebutnya. (Dhian)

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.SANTEL&PDE SETDAKAB . Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 2451.Fax 0653-21557. Email: sandi.kab_pidie@acehprov.go.id
    TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE YANG ISLAMI, SEHAT, CERDAS, MAKMUR, DAMAI DAN BERMARTABAT