Pertama di Aceh, Wilayah Mukim Ditetapkan di Pidie

Rabu, 11 Desember 2019 / 13 Rabiul Akhir 1441 Belum ada komentar
SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Asisten Pemerintahan, Yusri A Malik menyerahkan tiga Surat Keputusan (SK) Bupati Pidie tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim di Kabupaten itu kepada Imum Mukim.

goaceh_zdyqn_9691Penyerahan dilakukan sesaat setelah pembukaan rapat koordinasi (rakor) Pemerintahan Mukim se-Kabupaten Pidie Tahun 2016 di Opprom Setdakab setempat, Kamis (4/8/2016).

SK tersebut terbit atas dasar Surat Usulan dari Imum Mukim Kunyet, Paloh dan Beungga, serta mengingat Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim maka Pemkab Pidie menetapkan batas wilayah mukim di Kabupaten itu. Untuk saat ini, baru tiga mukim yang ditetapkan melalui SK Bupati yaitu:

SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah mukim 7.128 hektare, termasuk hutan adat seluas 2.921 hektare.

Kemudian, SK Bupati Pidie No 140/343/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 7.271 hektare, termasuk hutan adat seluas 4.106 hektare.

Tekahir, SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016 dengan luas wilayah 18.307 hektare, termasuk hutan adat seluas 10.988 hektare.

Tujuan akhir memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Mukim Paloh, Kunyet dan Beungga serta terhindar dari konflik batas wilayah serta dapat mengelola sumber daya alam yang berbasis pemeliharaan lingkungan hidup secara adat yang arif bijaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Asisten Pemerintahan, Yusri A Malik dalam sambutan pembukaan mengatakan, pentingnya penegasan batas wilayah mukim supaya mengurangi konflik tenurial (lahan) di masyarakat gampong-mukim. Selain itu juga konflik yang terjadi di daerah Kecamatan Batee dan Muara Tiga menjadi pelajaran bagi kita agar segera menata batas-batas wilayah.

Rapat koordinasi ini dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala BPM, Kepala Kesbangpol, Kepala Distannak, Kasubbag Pemerintahan Mukim dan Gampong, Disdukcapil, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat JKMA) Aceh, dan JKMA Pidie.

Sementara Ketua Badan Pelaksana JKMA Aceh, Zulfikar Arma mengapresiasi Pemkab Pidie yang telah menerbitkan tiga SK Bupati tentang Penetapan Wilayah Mukim, di mana SK ini merupakan SK Penetapan Wilayah Mukim yang pertama di Aceh.

Dan, dengan adanya SK Bupati ini akan membuka peluang untuk penetapan hutan adat, di mana hutan adat tidak bisa lepas dari wilayah masyarakat adatnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012.

Selanjutnya Zulfikar berharap dengan ditetapkannya wilayah mukim tersebut, pemerintah mukim bersama masyarakatnya dapat mengelola harta kekayaan mukimnya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.

Imum Mukim Kunyet, Ibrahim menyatakan setelah terbitnya SK Bupati ini akan melakukan koordinasi dengan para keuchik dan tokoh masyarakat yang ada di Mukim Kunyet untuk melaksanakan butir-butir yang tercantum dalam SK tersebut.

Selain itu juga Ibrahim berharapagar JKMA Aceh dan JKMA Pidie tetap mendampingi Pemerintah Mukim Kunyet terkait penetapan Hutan Adat Mukim serta perencanaan mukim ke depan.

http://www.goaceh.co/berita/baca/2016/08/04/pertama-di-aceh-wilayah-mukim-ditetapkan-di-pidie#sthash.if0pkgGZ.dpbs

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
Copyright © 2019 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN