Ratusan Tower PLN tak Ada IMB dan HO

Selasa, 22 Agustus 2017 / 29 Dzulqaidah 1438 Belum ada komentar

PAD Miliaran Rupiah tak Masuk PAD

 

SIGLI – Sedikitnya 600 unit tower Perusahaan Listrik Negara (PLN) di seluruh Kabupaten Pidie tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Bangunan (HO) sejak puluhan tahun atau sejak berdiri tower dimaksud.

Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie tidak mendapat masmukan dana yang seharusnya dapat menambah pundi-pundi kas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

pln

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal (BP2TSP-PM) Pidie, Drs Iskandar Abbas, kemarin menyebutkan, pembangunan tower PLN ini sulit ditertibkan karena bukan berada di bawah PLN Area Sigli. “Tower tak ada IMB dan HO ini di bawah kendali Unit Pelayanan Teknis (UPT) Lambaro, Aceh. Namun Kantor Pusatnya malah di Palembang,” jelas Iskandar.

Maka itu, sebutnya, BP2TSP-PM sudah menyurati pihak PLN di Palembang pada 16 September 2015. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan mereka. “Kami kecewa, kalau Pemkab menunggak listrik dipersoalkan, namun PLN sendiri tak bayar retribusi IMB dan HO,” ujarnya.

Ia memerkirakan, potensi pendapatan yang harusnya masuk PAD Pemkab Pidie dari retribusi ini, termasuk biaya perpanjangan IMB, bisa mencapai Rp 6 miliar. “Belum lagi dari retribusi HO, juga mencapai miliaran rupiah. Karena izin HO wajib diperpanjang tiap tahun,” paparnya.

Ia juga membebarkan, pihaknya dulu pernah mengurusi hal ini dengan hitungan per tower. “Ada inisiatif untuk membayar, namun kemudian tidak jadi. Kami juga kemudian menyurati kembali, plus teguran satu lagi, tapi belum ada respon,” katanya.

Di samping itu, Iskandar Abbas menuturkan, selain tower jaringan kabel listrik PLN, ada 107 tower telekomunikasi (BTS) yang sejak lima tahun terakhir, belum memperpanjang izin bangunan (HO). “Setelah ditelusuri, alamat kantor pengelola tower, seluruhnya di Jakarta,” katanya.

Disebutkan, secara umum, besaran biaya perpanjang izin HO untuk semua tower itu mencapai Rp 700 juta/tahun. Karena itu Pemkab Pidie mengimbau para pelaku usaha baik swasta maupun lembaga di bawah pemerintah, menaati Qanun Pemkab Pidie Nomor 32 tahun 2011 tentang retribusi, untuk 109 jenis usaha yang disebutkan dalam qanun,” sarannya.(aya)

 

 

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN