RAPBK Pidie 2016 Harus Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat

Selasa, 24 Oktober 2017 / 3 Safar 1439 Belum ada komentar

RENCANA Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie 2016 sebanyak Rp. 1,6 Triliyun. Rencana anggaran tersebut diharapkan harus berorientasi kepada kepentingan publik. Hal itu disampaikan Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah dalam pidato pembukaan persidangan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie tahun 2016, di Gedung DPRK Pidie, Senin 9 November 2015.IMG_8600-660x330

 

 

Bupati Pidie mengatakan, proses penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) haruslah berorientasi kepada kepentingan masyarakat, yang berarti dalam penyusunan APBK hendaknya melibatkan banyak pihak dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya dan juga evaluasi nantinya.

“Pengalokasian anggaran yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat akan tergambar dalam proporsi pengalokasian anggaran yang lebih besar pada biaya pelayanan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat daripada kepentingan pelayanan yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Secara umum, prediksi komposisi kapasitas fiskal Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2016 kata bupati, meliputi, belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,121 Triliyun, belanja langsung Rp. 551 Milliar. Ia menjelaskan, bahwa target pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1,5 Triliyun, angka tersebut muncul dari prediksi komposisi fiskal Pidie tahun 2016 yang meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 186,1 Milliar, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 862,3 Milliar, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp. 536,2 Milliar.

Sarjani mengutarakan, besarnya angka tersebut guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai demi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Selain itu, besarnya anggaran juga untuk memberikan stimulus pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatam aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar ekonomi dan sosial,”terangnya.

Meski demikian ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Pidie tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas masyarakat untuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut tambah bupati, telah dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah saat ini dan perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah.

Pembukaan sidang paripurna terbuka tersebut, dihadiri oleh seluruh unsur Muspida plus Kabupaten Pidie, jajaran SKPK Pidie dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Adapun sidang pembahasan KUA-PPAS tahun 2016 itu ditargetkan selesai pada November 2015 ini

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN