Pemkab Pidie Tinjau Ulang Tower Seluler

Kamis, 21 September 2017 / 29 Dzulhijjah 1438 Belum ada komentar

Sigli, (Analisa). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie mengungkapkan, sejauh ini izin gangguan (HO) sebanyak 118 unit tower telepon seluler berbagai perusahaan di daerah itu saat ini sudah kedarluarsa.images

 

 

Bahkan izin HO sejumlah tower telepon seluler yang sudah kedaluarsa itu ada yang sudah 10 tahun belum diurus dan 8 tahun lbelum juga diperpanjang. Akibatnya, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie hampir tiap tahun tidak memenuhi target.

Terkait hal tersebut, Pemkab setempat akan melakukan peninjauan ulang dan segera menyurati sejumlah perusahaan telepon seluler sebagai peringatan keras dan bila tetap membandel akan diambil tindakan tegas mulai dari memberikan sanksi administrasi sampai penghentian operasional.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya mendulang PAD dari sektor retribusi yang selama ini nyaris tidak tersentuh, padahal operator yang mengoperasikan tower seluler itu merupakan perusahaan nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pidie, Amiruddin SE M.Si kepada Analisa di ruang kerjanya, Jumat  (23/10) mengatakan, semua tower perusahaan telekomunikasi di Pidie akan ditinjau ulang soal izin gangguannya. Jika tidak segera diperpanjang, maka akan dikenakan tindakan tegas.

“Apabila perusahaan telokomunikasi bersangkutan tidak mengindahkan aturan dari Pemkab Pidie, maka kita akan ambil tindakan tegas dengan sanksi administrasi dan bila perlu dilakukan penghentian operasional tower tersebut,” tegasnya seraya menambahkan, untuk ini pihaknya segera membentuk tim penertiban.

Karena sebagian besar tower seluler di Pidie berada di kawasan pemukiman penduduk dan kawasan kota, wajib mengantongi izin gangguan, seperti tertuang dalam Qanun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Pidie, Drs Iskandar Abbas mengatakan, perusahaan telekomunikasi yang tidak memperpanjang izin gangguan jelas mengangkangi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Menurut Iskandar, perusahaan telekomunikasi yang mengoperasikan tower tersebut hanya mengurus izin HO pada saat tower dibangun sekaligus dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setelah itu  tidak pernah diperpanjang lagi.

“Izin HO masa berlakunya selama satu tahun dan perusahaan wajib mendaftar ulang atau memperpanjang tiga bulan sebelum habis masa berlakunya,” sebut Iskandar Abbas didampingi Kepala Bidang Perizinan, Edi Saputra.

Dijelaskan, untuk pengurusan awal Retribusi Izin Gangguan, bagi perusahaan telekomunikasi dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta. Sedangkan mendaftar ulang atau memperpanjang hanya 2 persen dari biaya awal pendaftaran. “Perusahaan yang lalai mendaftar ulang Izin Gangguan akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebutnya. (ri)

 

http://analisadaily.com/aceh/news/pemkab-pidie-tinjau-ulang-tower-seluler/181993/2015/10/24

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN