DPRK Pidie Mulai Bahas Enam Raqan Baru

Jumat, 21 Juli 2017 / 26 Syawal 1438 Belum ada komentar

DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mulai bahas enam rancangan qanun baru pada masa persidangan IV tahun 2015. Enam raqan tersebut merupakan tindak lanjut surat  Pemerintah Kabupaten Pidie kepada ketua DPRK Pidie, nomor : 180/6486 tanggal 14 september 2015 dan surat nomor : 180/6814 tanggal 12 oktober 2015.wabup-sedang-menyampaikan-pidato-660x330

 

 

Acara pembukaan masa persidangan IV dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Pidie Muhammd, AR, yang turut dihadiri oleh para Anggota DPRK Pidie, unsur Muspida dan para kepala SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie. Senin pagi, 19 Oktober 2015.

Muhammad, AR, menyampaikan pembahasan Qanun Kabupaten Pidie merupakan program pelaksanaan fungsi DPRK di bidang legislasi, dan berharap qanun yang dibahas nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pidie.

Di samping itu Ketua DPRK Pidie ini juga turut menyampaikan, setelah masa persidangan pembahasan APBK-P 2015  selesai dilaksanakan diharapkan eksekutif dapat segera melaksanakan program dan anggaran secara optimal. “Dan saat ini kita memasuki masa persidangan IV guna membahas Rancangan Qanun Kabupaten Pidie,” ujarnya.

Wakil Bupati Pidie, M. Iriawan SE dalam pidatonya mengatakan, eksekutif telah mengajukan 6 rancangan qanun kepada legislatif untuk dibahas bersama. 5 diantaranya menjadi prioritas,”Sebenarnya ada 8 rancangan qanun prioritas yang rencananya akan dibahas pada tahun 2015 ini, namun 3 rancangan qanun prioritas belum kami ajukan karena masih dalam proses persiapan, dan Insya Allah dalam waktu dekat kami akan segera meyampaikan kepada dewan yang terhormat untuk kita bahas bersama” ujar Wakil Bupati.

Ia menyebutkan,  rancangan qanun akan dibahas masa persidangan ini yaitu, qanun tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Syik Ditiro Sigli setelah penetatapan klasifikasi menjadi RSUD kelas B dari Kementerian Kesehatan RI, selanjutnya qanun tentang pembentukan kemukiman di Kecamatan Kota Sigli, qanun tentang izin usaha jasa kontruksi, qanun tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin, qanun tentang bangunan gedung dan qanun tentang tambahan pernyertaan modal daerah pada Bank Aceh.

“Mudah-mudahan rancangan qanun yang akan dibahas nantinya menjadi produk hukum daerah yang representatif, sebagai pedoman umum yang mengikat semua pihak dalam penyelenggaraan kepemerintahan kabupaten Pidie,” ujar Wakil Bupati Pidie M. Iriawan, SE.

 

Social Media Share!

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB . Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE YANG ISLAMI, SEHAT, CERDAS, MAKMUR, DAMAI DAN BERMARTABAT