Tupoksi Satpol PP-WH

Selasa, 22 Agustus 2017 / 29 Dzulqaidah 1438 Belum ada komentar

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE

Menimbang   :  a.   bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat     : 1.   Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
  2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan      Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
  10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :        QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie.
  2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
  3. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Pidie adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
  4. Bupati adalah Bupati Pidie.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  Pidie.
  6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
  7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
  8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.
  9. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
  12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
  16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
  19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi

 

 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN WILAYATUL HISBAH

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:

  1. Kepala Satuan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah;
  4. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
  5. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Personil;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

(1)          Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan pelaksanaan syariat islam, ketentraman dan ketertiban umum; dan

(2)          Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 54

(1)     Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan

(2)     Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 55, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Satuan;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah;
  4. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya;
  6. pelaksanaan sosialisasi kepada sesorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam;
  7. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan kebijakan daerah dan syariat islam; dan
  8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

  1. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  2. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  3. melakukan tindakan  represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  4. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
  5. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  6. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
  7. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  8. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
  9. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  10. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  11. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  12. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  13. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari’at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
  14. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

 

Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN