Tupoksi DKP

Kamis, 21 September 2017 / 29 Dzulhijjah 1438 Belum ada komentar

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Susunan dan Kedudukan

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelautan ;
d. Bidang Perikanan;
e. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
(3) Bidang Kelautan, terdiri dari :
a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Non Hayati;
b. Seksi Penangkapan Ikan dan Pengembangan Hukum Kelembagaan; dan
c. Seksi Konservasi Sumber Daya Laut.

(4) Bidang Perikanan, terdiri dari :
a. Seksi Budi Daya Perikanan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit.

(5) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
a. Seksi Pemanfaatan Hasil Perikanan dan Kelautan;
b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Usaha; dan
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu.

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan; dan
(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 73, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengendalian operasional di bidang kelautan dan perikanan;
e. penyusunan program pembinaan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi teknis fungsional, ketrampilan dan kejuruan;
f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di bidang kelautan dan perikanan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dinas;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :
a. menetapkan kebijakan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut;
b. memberikan rekomendasi usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
c. menata dan mengelola perairan di darat dan perairan laut;
d. menetapkan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
e. memberikan rekomendasi dan mengawasi pemasangan rumpon;
f. membangun dan mengelola tempat pelelangan ikan;
g. membangun dan mengelola pangkalan dan pendaratan ikan;
h. membina permukiman nelayan dan pengolahan, pemasaran dan pengawasan usaha perikanan;
i. menetapkan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
j. mengendalikan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
k. memberikan rekomendasi dan mengawasi terhadap pengelolaan hasil perikanan;
l. mengelola dan mengawasi pesisir pantai, hutan bakau, terumbu karang, sungai dan pulau-pulau kecil;
m. memanfaatkan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut;
n. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
o. menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal di bidang kelautan dan perikanan;
p. mengolah dan menyelenggarakan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
q. menyelenggarakan ekspor-Impor sesuai peraturan perundang-undangan;
r. menyelenggarakan riset dan tekhnologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi; dan
s. menyelenggarakan sistem dan promosi kelautan dan perikanan.

Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN