Tupoksi DISTANNAK

Minggu, 17 Desember 2017 / 28 Rabiul Awal 1439 Belum ada komentar

Dinas Pertanian Dan Peternakan
Susunan dan Kedudukan

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
d. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan;
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
f. Bidang Bina Usaha Peternakan;
g. Bidang Bina Kesehatan Hewan;
h. Bidang Bina Produksi Peternakan:
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
a. Seksi Tanaman Pangan;
b. Seksi Holtikultura; dan
c. Seksi Benih dan Teknologi Pertanian.

(4) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan, terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
b. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan
c. Seksi Pengkajian Iklim dan Pola Tanam.

(5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
a. Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar;
b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Mekanisasi Pertanian.

(6) Bidang Bina Usaha Peternakan, terdiri dari :
a. Seksi Permodalan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Informasi Pasar.

(7) Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
a. Seksi Pengamatan Penyakit;
b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

(8) Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari :
a. Seksi Pembibitan;
b. Seksi Makanan Ternak; dan
c. Seksi Pengolahan Hasil Ternak.

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian dan peternakan; dan

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pertanian dan peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 61, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pengendalian operasional di bidang pertanian dan peternakan;
e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di bidang pertanian dan peternakan;
f. penyusunan program pembinaan sumber daya manusia di bidang pertanian dan peternakan;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan peternakan;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 62, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan :
a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan peternakan;
b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian dan peternakan;
d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan peternakan unggulan;
e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
i. melakukan pengawasan, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang pertanian;
j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pertanian dan peternakan; dan
k. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN