Tupoksi DISPERINDAGKOP

Sabtu, 23 September 2017 / 2 Muharram 1439 Belum ada komentar

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi

Susunan dan Kedudukan

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Perindustrian;
  4. Bidang Perdagangan;
  5. Bidang Pengelolaan Pasar;
  6. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  7. Bidang Pertambangan dan Energi;
  8. UPTD; dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :

  1. Seksi Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah;
  2. Seksi Usaha dan Iklim Usaha; dan
  3. Seksi Pendaftaran Usaha Perindustrian.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :

  1. Seksi Pengembangan Usaha dan Tertib Niaga;
  2. Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan; dan
  3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

(5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

  1. Seksi Penataan Pasar;
  2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
  3. Seksi Pengelolaan Jasa Usaha.

(6) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

  1. Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  2. Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
  3. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

(7) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

  1. Seksi  Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; dan
  2. Seksi Pertambangan Umum dan Energi;

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  Koperasi dipimpin oleh seorang  Kepala Dinas yang   berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, pertambangan dan energi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 55, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  4. penyelenggara tugas-tugas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi serta pelaksanaan pengawasan teknis yang menjadi kewenangan daerah;
  5. pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan informasi kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  8. pembinaan UPTD; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 56, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai kewenangan:

  1. menyediakan dukungan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  2. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  4. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
  5. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  6. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  7. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
  8. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
  9. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN