Tupoksi DISDIK

Kamis, 21 September 2017 / 29 Dzulhijjah 1438 Belum ada komentar

DINAS PENDIDIKAN
Susunan dan Kedudukan

 

(1)    Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a.   Kepala Dinas;
b.   Sekretariat;
c.   Bidang Bina Program;
d.   Bidang Pendidikan Dasar;
e.   Bidang Pendidikan Lanjutan dan Menengah;
f.    Bidang Pendidikan Kejuruan dan Luar Sekolah;
g.   UPTD; dan
h.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)     Sekretariat, terdiri dari :
a.   Sub Bagian Umum;
b.   Sub Bagian Kepegawaian; dan
c.   Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3)     Bidang Bina Program, terdiri dari :
a.   Seksi Data dan Penyusunan Program; dan
b.   Seksi Pengendalian dan Pelaporan.

(4)     Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
a.   Seksi Pendidikan Pra Sekolah;
b.   Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa; dan
c.   Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

(5)    Bidang Pendidikan Lanjutan dan Menengah, terdiri dari :
a.   Seksi Pendidikan Lanjutan;
b.   Seksi Pendidikan Menengah; dan
c.   Seksi Kurikulum Pendidikan Lanjutan dan Menengah.

(6)     Bidang Pendidikan Kejuruan dan Luar Sekolah, terdiri dari :
a.   Seksi Pendidikan Kejuruan;
b.   Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
c.   Seksi Kurikulum Pendidikan Kejuruan.

(1)    Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan dan pengajaran;dan

(2)     Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1)    Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2)     Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3)     Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4)     Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat dasar, menengah dan kejuruan;
  4. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pengajaran dasar, menengah dan kejuruan;
  5. pengaturan dan pengawasan penerimaan murid/siswa, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung, tenaga teknis, dana, ijazah, dan perpustakaan pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan luar madrasah;
  6. mengelola administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
  7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pengajaran;
  9. pembinaan UPTD; dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan:

  1. merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan dan pengajaran;
  2. menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
  3. menyusun rencana bidang pendidikan dan pengajaran;
  4. menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran;
  5. mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pengajaran;
  6. menyelenggarakan dan mengawasi kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran;
  7. menyelenggarakan penentuan kebutuhan fisik minimum;
  8. merekomendasikan dan standarisasi bidang pendidikan dan pengajaran;
  9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan pengajaran; dan
  10. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dan pengajaran.
Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN