Tupoksi DINSOS

Minggu, 17 Desember 2017 / 28 Rabiul Awal 1439 Belum ada komentar

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Susunan dan Kedudukan

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sosial; dan
b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

(4) Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
a. Seksi Bantuan Sosial;
b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.

(5) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
a. Seksi Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja;
b. Seksi Hubungan Industrial, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
c. Seksi Transmigrasi dan Pemberdayaan Kawasan.

(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial dan tenaga kerja; dan
(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang sosial dan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pemberdayaan sosial, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial;
  5. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  6. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
  9. Pembinaan UPTD; dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 26, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan:

  1. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  2. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
  3. melaksanakan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  4. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
  5. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  6. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  7. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  8. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  9. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  10. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
  11. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
  12. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
  13.  melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; dan
  14. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial.
Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN