Tupoksi DINKES

Sabtu, 19 Agustus 2017 / 26 Dzulqaidah 1438 Belum ada komentar

DINAS KESEHATAN

Susunan dan Kedudukan

(1)          Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Program dan Pelaporan;
  4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  5. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan ;
  6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kefarmasian;
  7. UPTD; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)          Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3)          Bidang Bina Program, terdiri dari :

  1. Seksi Data dan Penyusunan Program;
  2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi/Pelaporan; dan
  3. Seksi Pembiayaan Kesehatan dan Pemberdayaan.

(4)          Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

  1. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit/Imunisasi;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman; dan
  3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan.

(5)          Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

  1. Seksi Kesehatan Dasar/Jiwa dan Rujukan;
  2. Seksi Kesehatan Ibu Anak; dan
  3. Seksi Gizi, Lansia dan UKS.

(6)          Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kefarmasian, terdiri dari :

  1. Seksi Kefarmasian dan Bantuan Kesehatan;
  2. Seksi Registrasi dam Akreditasi; dan
  3. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

 

(1)          Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan; dan

(2)          Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

 

(1)          Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2)          Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3)          Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan

(4)          Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan pemukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
  6. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
  7. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan;
  10. pembinaan UPTD; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

 

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 20, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:

  1. penyelenggaraan standar pelayanan minimal kesehatan;
  2. pemberian rekomendasi  terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan;
  3. pencegahan dan pengendalian wabah, pandemi dan penyakit menular;
  4. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan napza;
  5. pengadaan dan pengolahan obat esensial;
  6. penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak;
  7. penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
  8. penyelenggaraan penilaian dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
  9. penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
  10. pembinaan teknis di bidang sumber daya tenaga kesehatan, regristrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
  11. penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
  12. penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
  13. penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
  14. penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharan kesehatan masyarakat;
  15. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah;
  16. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala kabupaten ;
  17. penyelenggaraan sistem kesehatan daerah; dan
  18. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN