Tupoksi BAKESBANGPOLINMAS

Senin, 20 November 2017 / 1 Rabiul Awal 1439 Belum ada komentar

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

 

BUPATI PIDIE
Menimbang :
a. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah didasari pada adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

 

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

 

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Pidie adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

 

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 40
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesatuan Bangsa;
d. Bidang Politik Kemasyarakatan dan Perlindungan Masyarakat;
e. Bidang Penanggulangan Bencana;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual; dan
b. Sub Bidang Kesadaran Berbangsa dan Demokrasi.

(4) Bidang Politik Kemasyarakatan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Ormas dan Legislatif; dan
b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

(5) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
b. Sub Bidang Penanganan dan Koordinasi Penyaluran Bantuan.

Pasal 41
(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;dan

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 42
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 43
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 43, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
  2. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
  3. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
  4. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/NGO dan organisasi lainnya;
  5. pelaksanaan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan bencana;
  6. pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan bencana;
  7. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
  8. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  10. pembinaan UPTB; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 45
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan:

  1. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
  2. melakukan kajian strategis dibidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
  3. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
  4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  6. memberikan rekomendasi izin penelitian; dan
  7. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing.
Social Media Share!

    Tags:

    Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pidie - Provinsi Aceh
    Copyright © 2017 BAG.TELEKOMUNIKASIL&PDE SETDAKAB PIDIE. Jl.Prof. A.Madjid Ibrahim, Kota Sigli 24151.Fax 0653-21557. Email: setda@pidiekab.go.id
    TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN